27. Cara Cek Bansos PKH Terlengkap
Cara Cek Bansos PKH Terlengkap
PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH
Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah disalurkan kepada KPM sejak tahun 2007 sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Saat ini bagi Anda yang belum terdaftar sebagai KPM dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi Cek Bansos.
Perlu diketahui, PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Sosial yang memberikan bantuan uang secara nontunai melalui KKS (ATM Himbara).
Yang menerima PKH adalah warga miskin yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki Komponen PKH dalam 1 KK (Kartu Keluarga), sudah masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), memiliki NIK yang sudah padan/online sistem Dukcapil, dan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima PKH.
Komponen PKH
Komponen PKH meliputi :
- Ibu Hamil
- Anak Usia 0 s/d 6 Tahun
- Anak yang terdaftar di SD atau sederajat
- Anak yang terdaftar di SMP atau sederajat
- Anak yang terdaftar di SMA/SMK atau sederajat
- Lanjut Usia diatas 60 Tahun
- Disabilitas kategori berat (untuk kegiatan sehari-hari membutuhkan bantuan orang lain)
Nominal PKH
Bansos PKH adalah salah satu bantuan yang akan kembali disalurkan pemerintah pada tahun 2023 selain BPNT dan PIP.
Setelah terdaftar di PKH, nantinya KPM yang tefdaftar akan mendapatkan beragam bantuan dari bansos PKH. Bantuan PKH ini diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga.
Bansos PKH ini diberikan kepada KPM dengan nominal yang berbeda-beda yakni di antaranya:
- Kategori ibu hamil: Rp750.000/tahap
- Kategori balita usia 0-6 tahun: Rp750.000/tahap
- Kategori anak sekolah jenjang SMA: Rp500.000/tahap
- Kategori anak sekolah jenjang SMP: Rp375.000/tahap
- Kategori anak sekolah jenjang SD: Rp225.000/tahap
- Kategori penyandang disabilitas: Rp600.000/tahap
- Kategori lanjut usia atau Lansia di atas 60 tahun: Rp600.000/tahap.
- Sedangkan saat ini terdapat 2 jenis proses pendaftaran atau pendataan penerima PKH yang berlaku, yaitu cara online dan offline.
Cara Daftar PKH Menggunakan Aplikasi Cek Bansos
Masyarakat yang khusunya belum terdaftar sebagai penerima manfaat dari PKH, dapat melakukan pendaftaran secara online menggunakan Aplikasi Cek Bansos.
Berikut ini cara yang dapat dilakukan KPM untuk melakukan pendaftaran PKH 2023 secara online melalui aplikasi Cek Bansos
- Unduh Aplikasi Cek Bansos lewat Play Store atau Apps Store
- Buka aplikasi, pilih Buat Akun Baru
- Input NIK KTP dan KK
- Input data diri secara lengkap
- Upload Foto
- Foto KTP sembari memegang KTP (pastikan data KTP terlihat jelas)
- Klik buat akun baru untuk registrasi akun;
- Akun akan diaktivasi oleh Kemensos melalui pemberitahuan di email, cek kotak masuk email
- Jika sudah, kemudian buka kembali aplikasi untuk mengusulkan bansos
- Pilih daftar usulan
- Pilih antara BPNT atau PKH
- Input data diri
- Unggah foto berupa kali ini adalah
- Foto rumah tampak depan
- Foto KTP
- Klik tambah usulan
- Pendaftaran dan pengusulan bansos 2023 berupa PKH atau BPNT selesai.
Saat mengusulkan di menu 'daftar usulan; ketika memilih PKH maka akan muncul beberapa kategori.
Kategori bansos PKH 2023 akan terbagi ke dalam tujuh golongan bansos yang akan cair berupa BLT.
Selengkapnya, kategori BLT Bansos PKH dari program bansos PKH 2023 adalah sebagai berikut:
- BLT Ibu Hamil
- BLT Lansia
- BLT Balita 0-6 tahun
- BLT Disabilitas
- BLT Siswa SMA
- BLT siswa SMA
- BLT Siswa SD
Sedangkan bansos BPNT yang akan cair merupakan bansos Kartu Sembako yang cair berupa saldo yang diberikan untuk memberi kebutuhan pokok sehari-hari.
Sesuai dengan instruksi Kemensos, Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan Kementerian Sosial terus memperkuat upaya perbaikan dan akurasi Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS). Salah satu aspek penting untuk mewujudkan integritas data adalah dengan membuka partisipasi masyarakat.
Mensos menyatakan dirinya sangat terbuka dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam perbaikan data. “Bayangkan untuk perbaikan data harus dialokasikan anggaran sangat besar, misalnya. Sementara, di daerah ada perangkat pemerintah mulai dari RT, RW, desa, kelurahan dan seterusnya.
Komentar
Posting Komentar